
Liputan : Tyo
Situs : FKWI.TV
SUMUT – Politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Toni Togatorop SE, MM menilai pinjaman Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 5.6 Triliun, dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Dana Penyertaan Modal (DPM) sebesar Rp. 207 untuk 5 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam postur anggaran RAPBD 2021 merupakan akal-akalan dan jauh untuk penguatan ekonomi rakyat di masa pandemi covid-19.
Alokasi pinjaman dari SMI dan DPM yang digelontorkan untuk PDAM Tirtanadi Sumut sebesar Rp. 11 M, untuk PT Bank Sumut sebesar Rp. 100 M, untuk PT Perkebunan Sumut sebesar Rp. 80 M, untuk PT Dhirga Surya sebesar Rp. 10 M, dan untuk PT AIJ sebesar Rp. 6 M, guna pembangunan sport centre yang digadang-gadang akan digunakan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024 mendatang.
“Saya yakin warga Sumut sepakat dengan saya. Anggaran harusnya untuk menguatkan ekonomi rakyat, terlebih dinsituasi covid-19 ini. Kalau untuk mengejar proyek-proyek, artinya ini akal-akalan saja,” ketusnya kesal.
Toni sepaham jika dari RAPBD 2021 yang dicanangkan memiliki manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, ia meminta agar Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama timnya melakukan evaluasi dan inovasi yang bijak, agar peruntukan anggaran 2021 menjadi tolak ukur kepemimpinannya dalam mensejahterakan rakyat.
“Rakyat tidak menolak pembangunan maupun adanya DPM. Tapi, pikirkan pemulihan dan penguatan ekonomi rakyat. Jika begitu, masyarakat akan menilai positif pemerintahan ini,” pungkas Toni.